Dalam Pasal 9 Perbup tersebut disebutkan, pimpinan dan anggota DPRD memperoleh tunjangan perumahan berupa uang setiap bulan, Rp42,625 juta untuk Ketua DPRD, Rp34,65 juta untuk Wakil Ketua DPRD, dan Rp23,65 juta untuk anggota DPRD.
Kebijakan itu sebelumnya menuai kritik dari Forum Banyumas Bersuara. Aktivis perempuan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Aan Rohaeni, menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Wakil rakyat seharusnya tidak memiliki penghasilan yang terlalu jauh berbeda dengan rakyat. Ketua DPRD bisa menerima hingga Rp72 juta per bulan, belum termasuk tunjangan reses, alat kelengkapan dewan, maupun biaya kunjungan kerja,” ujar Aan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Gloria Sinuhaji, menyatakan pihaknya akan mengkaji dasar hukum pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Banyumas.
“Terkait tunjangan yang banyak disorot masyarakat karena dianggap terlalu besar, kami akan pelajari terlebih dahulu,” kata Gloria.
Kajian tersebut, lanjutnya, difokuskan pada kesesuaian Perbup dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Kami akan memastikan apakah Perbup tersebut telah berpedoman pada Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, maupun ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kami juga akan melihat apakah pelaksanaannya tertib serta sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
