Abdul Kholik juga menyoroti perlunya kesepahaman antar kepala daerah di Jasela untuk bersama-sama mendorong skema Daerah Khusus ini. “Tanpa sinergi, upaya ini akan sulit terealisasi. Saya juga berharap pemerintah provinsi memberi ruang lebih luas, dan pemerintah pusat memberikan afirmasi yang nyata,” tambahnya.
Ia menilai, pendekatan konvensional dalam menangani kemiskinan terbukti kurang efektif. “Data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir penurunan kemiskinan di Jateng hanya sekitar 6 persen. Sekarang pun masih di angka 9-10 persen. Ini perlu pendekatan berbeda agar tidak menjadi beban jangka panjang, terutama menuju target Indonesia Emas,” paparnya.
Kholik menilai, skema DK Jasela sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut usulan daerah khusus tidak terikat moratorium seperti halnya pemekaran daerah secara reguler.
“Ini penting, karena jalur reguler masih terbentur moratorium dan politisasi yang tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, perjuangannya tidak terkait agenda politik, melainkan semata demi kepentingan teknokratis dan ekonomi.
“Wilayah Jasela selama ini kurang mendapat perhatian serius dibanding wilayah utara. Fakta-fakta dan data yang ada menunjukkan ketertinggalan yang nyata, sehingga langkah akselerasi ini harus terus didorong secara konsisten,” tandasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
